Saya sangat terkejut setelah menyaksikan pemberitaan sejumlah media masa baik cetak maupun eloktronik, dimana Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum serta Ibas berkunjung ke Maluku Utara dalam rangka membuka Musada DPD I Maluku Utara di Ternate, di hadang oleh Ketua DPD I dengan mengarahkan sejumlah masa dan simpatisan Partai Demokrat di Ternate.
Ketua DPD I Maluku Utara Thaib Armayin yang juga Gubernur Maluku Utara mengarahkan masa untuk mengusir Anas dan Ibas agar tidak bisa menghadiri Musda tersebut. Sebab terindikasi Thaib Armayin masih ingin menjabat sebagai Ketua DPD I Partai Demorat, namun jika musda dilaksanakan maka Thaib dipastikan akan mengalami kekalahan dengan saingannya Rahmi Husen “Anggota DPRD Tingkat I”, apa lagi sinyalemen berkembang DPP Partai Demokrat menginginkan Rahmi sebagai Ketua DPD I Maluku Utara menggantikan Thaib Armayin, karena selama ini Thaib dianggap gagal membesarkan partai di Maluku Utara.
Terlepas pro kontra tersebut, saya lebih menyoroti sikap yang ditempuh oleh Thaib Armayin yang sangat tidak mencerminkan nilai demokrasi, dan etika politik. Sebagai seorang Gubernur mestinya harus lebih arif dalam menyikapi setiap persoalan yang muncul, apa lagi dirinya merupakan simbol pemimpin rakyat Maluku Utara.
Pengarahan masa untuk melakukan penganiyayaan terhadap pejabat Negara Jhoni Alen adalah sebuah tindakan melawan hukum dan sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi. Olehnya itu, Thaib Armayin harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya, yakni Thaib harus dipidanakan, agar semua pemimpin tidak seenak perutnya memanfaatkan kekuasaanya untuk berbuat hal-hal yang bertentangan dengan demokrasi dan hukum yang berlaku di negara ini.
Sayangat disayangkan, Maluku Utara identik dengan Thaib Armayin, dan Thaib identik dengan kekerasan. Tengok saja pengalaman masa lalu, ketika Thaib hadir untuk bertarung memperebutkan kursi Gubernur pertama tahun 2002 silam dan kedua tahun 2007, semuanya selalu berakhir dengan kekerasan. Masyarakat dimobilisasi untuk tujuan politik Thaib Armayin.
Saat ini hanya untuk mempertahankan posisi ketua DPD I Partai Demokrat Maluku Utara, Thaib harus mengarahkan masa bayaran, dan melakukan penghadangan terhadap Anas dan Ibas, sehingga musda DPD I partai demokrat Maluku utara tertunda, bahkan harus diambil alih oleh DPP. Ini menunjukan bahwa , kalau pemimpinya saja seperti Thaib hobi dengan kekerasan dalam mencapai cita-cita politiknya, maka bagaimana dengan rakyatnya.
Thaib Armayin hendaknya belajar banyak tentang politik, belajar tentang etika dan norma yang baku dalam politik, karena apa yang dilakukannya sangat memalukan sebagai seorang Gubernur. Thaib harus mendidik rakyat secara santun, bukan mendidik rakyat dengan cara-cara kekerasan, karena cara-cara tersebut hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan, saya tidak tau Gubernur Maluku Utara berpendidikan atau tidak. Walahu alam.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar