Rencana pemerintah untuk segera menaikan harga BBM “Bahan Bakar Minyak” sebesar Rp. 1500 – 2000 perliter, sangat memberatkan masyarakat, karena kenaikan tersebut akan berimplikasi pada kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Pengalaman selama ini, ketika harga BBM naik, selalu saja masyarakat dari sisi ekonomi semakin sulit, terutama masyarakat kecil.
Alasan pemerintah dengan menaikan harga BBM karena harga minyak dunia saat ini sangat tinggi, akibat dari pergolakan politik internasional yang terjadi dibeberapa negara penghasil minyak di Timur Tengah, terutama Iran. Jika logika ini yang dipakai mungkin saja bisa diterima, namun yang sulit dimengerti adalah, jauh sebelum adanya pergolakan politik antara Iran dan negara-negara barat, pemerintah telah merencanakan akan menaikan harga BBM dan Tarif Dasar Listri “TDL”.
Momentum konflik politik Internasional tersebutlah yang jadikan alasan oleh pemerintah untuk menaikan harga BBM, selain alasan klasik bahwa subsidi BBM sangat menguras anggaran APBN selama ini. Jadi menurut saya tanpa konflik politik internasional, pemerintah tetap akan menaikan harga BBM. Sungguh sebuah kebijakan yang sangat tidak populis, namun tetap dipaksakan.
Mestinya, pemerintah mensiasati agar harga BBM tidak dinaikan dengan jalan memproses lebih cepat seluruh kasus-kasus korupsi yang melibatkan pengusaha, birokrat maupun politisi, agar harta mereka yang tidak benar tersebut dapat dikembalikan kepada negara, dan selanjutnya harta rampasan dari para koruptor digunakan untuk mensubsudi BBM. Jika tidak, maka nasip rakyat semakin terpuruk, sementara pengusaha terus saja bersenggama dengan penguasa untuk mengkorupsi uang negara.
Kita semua memiliki referensi yang sama, bahwa dengan dinaikannya harga BBM oleh pemerintah, tentunya diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok laiinya, dan hal ini sangat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kita juga memiliki catatan, bahwa setiap kenaikan harga BBM selalu saja mendapat respon negatif dari publik “ditolak”, namun kita kita juga memiliki pengalaman, walaupun kenaikan harga BBM sangat menyengsarakan rakyat kecil, kenaikan BBM dotolak publik, tetapi pemerintah tetap saja memaksakan kebijakan menaikan harga BBM tanpa pernah mau peduli dengan nasip rakyat.
Sementara hadirnya pemimpin, yang saat ini mengatur negara dalam kampanye ketika memprebutkan sebuah kekuasaan politik, janji mereka masih sangat jelas dalam ingtan kita bahwa mereka akan memperhatikan nasip rakyat kecil, namun ketika kekuasaan ada ditangannya. kenyataanya malah yang diperhatikan adalah konglomerat.
Bukti lainnya, jika ada masyarakat yang melakukan demonstrasi menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah, maka nasibnya akan tragis, dipukuli, bahkan bisa jadi dibunuh, oleh aparat keamanan. Sebuah ironi kemanusiaan yang terus saja tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia dikala kemerdekaan terus saja bertambah usianya.
Pemerintahan saat ini yang dinahkodai oleh SBY, sangat mengecewakan publik. Bahkan apa yang dilakukan oleh SBY, masih jauh lebih baik apa yang pernah dilakukan oleh almarhum mantan presiden Ssuharto. Jika kita mau jujur dan mendengar keluhan rakyat kecil, sebenarnya SBY sudah kehilangan kewibawaan sebagai pemimpin bangsa ini. Lalu untuk apa jadi pemimpin, sementara yang dipimpin tidak lagi menginginkan kita untuk memimnpin mereka.
Semua ini, adalah akibat dari setiap kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah selalu saja mencederai rasa keadilan publik. Pemerintah tidak lagi memiliki nurani kebangsaan dan kerakyatan. Pemerintah hanya pandai bersilat lidah, tebar pesona dihadapan publik, tetapi sesungguhnya rakyat selamanya diposisikan sebagai korban dari setiap kebijakan yang diambil selama ini. Oleh karena itu sudah saatnya rakyat bangkit melawan kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin mereka sendiri.
Tugu Proklamasi 1-3-2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar